RADAR UPDATE | MAKASSAR — Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Calon Bupati Soppeng Andi Mapparemma, menuding sejumlah aparat desa di Soppeng sering menjadikan data itu untuk menekan penerima manfaat demi kepentingan politis. "DTKS ini sering dijadikan sebagai alat politik oleh aparat desa untuk menekan penerima agar mengikuti kemauan mereka. Terutama saat pemilihan kepala daerah seperti sekarang," katanya ketika berbicara di debat kandidat Pilkada Soppeng, Jumat lalu, di Hotel Novotel Makassar.
Menurutnya, kondisi sekarang penuh dengan intimidasi terhadap masyarakat sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. "Intimidasi terhadap penerima terus terjadi sampai sekarang dengan tekanan agar mereka mengikuti aturan dan kemauan dari pihak pemerintah desa," tambahnya.
Tudingan itu ditolak oleh sejumlah aparat desa. Menurut mereka, semua DTKS itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan syarat-syarat yang ketat. "Regulasinya jelas dan tak ada dari kami (aparat desa) yang berani bertindak curang seperti itu. Kami tersinggung dengan komentar itu," kata salah seorang sekertaris desa di Kecamatan Marioriawa.
Mengenai tudingan adanya tekanan, sang aparat desa menyatakan hal itu adalah fitnah jika dijustifikasi menyeluruh. "Mungkin ada oknum aparat desa, tetapi saya yakin mayoritas kepala desa dan aparat desa lainnya tak akan berani melakukan itu. Ini sekarang sangat beresiko bermain politik di tengah pengawasan publik lewat media sosial yang ketat, apalagi dengan aparat penegak hukum yang makin ketat memeriksa. Jadi, kami meminta tuduhan itu jangan membuat kami tambah berada di posisi sulit," tukasnya. (*)
Publish : OVA-IWO
