RADAR UPDATE | JAKARTA – Penjabat kepala daerah harus mampu berinovasi untuk menghadapi berbagai masalah, seperti dalam aspek pembangunan maupun bidang lainnya.
Penjelasan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam acara Ngobrol Ilmu Politik, Pemerintahan, Inovasi dan Kepamongprajaan (NGOPPI) yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) secara daring, Kamis (29/9/2022). Akmal merupakan pejabat Kemendagri yang saat ini menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Dalam kesempatan itu, Akmal membeberkan berbagai inovasi yang telah dilakukannya selama menjadi Penjabat Gubernur Sulbar. Bahkan, salah satu gebrakan Akmal yakni berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah pusat melalui Program Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Stunting.
Selain itu, menyadari terbatasnya akses di Mamuju, Akmal Malik berhasil meyakinkan maskapai penerbangan Susi Air untuk membuka trayek Mamuju-Balikpapan dan berbagai rute lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sulbar di bawah kepemimpinan Akmal juga berhasil menggelar Festival Kapal Sandek tanpa menggunakan APBD.
Tak hanya itu, untuk melaksanakan instruksi Presiden terkait dengan ketahanan pangan, Akmal mendorong Gerakan Merdeka Pangan dengan memanfaatkan 14 hektare lahan di Sulbar melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga. Pada 28 November nanti, pihaknya bakal menanam 1,2 juta pohon mangrove sebagai upaya untuk memelihara lingkungan. Semua inovasi itu didasarkan pada basis data. Karena itu, Akmal menjadikan data presisi sebagai program unggulan untuk mendukung pembangunan.
Meski begitu, Akmal mengaku, untuk melakukan berbagai terobosan tersebut bukan hal yang mudah. Dirinya mendapati berbagai persoalan yang perlu disikapi dalam melahirkan beragam inovasi. "Tantangan terberat adalah dari kalangan birokrasi yang belum terbiasa dengan kinerja cepatnya, serta keterbatasan APBD untuk mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan," ungkap Akmal.
Pada kesempatan yang sama, Michael Gomar yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Mappi turut memaparkan inovasi yang dilakukannya. Gomar mengaku sangat fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan menjadi program strategis pemerintah pusat. Program ini seperti percepatan penanganan stunting.
Program lainnya yakni berusaha mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kanal media sosial. Selain itu, Gomar juga berupaya mengendalikan inflasi di daerahnya. Berbagai kolaborasi dan kerja sama dengan kelompok masyarakat digalakkan untuk mendukung berbagai program tersebut.
Senada dengan Akmal, Gomar juga mengakui bahwa adanya sejumlah tantangan dalam melakukan inovasi. Tantangan itu lahir dari internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, adanya ego sektoral, serta kinerja organisasi perangkat daerah yang masih belum optimal.
“Masyarakat saat ini menggantungkan harapannya pada para penjabat kepala daerah. Mereka adalah ASN yang memiliki kompetensi pemerintahan yang panjang dan mumpuni, sehingga harus mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang diharapkan oleh Presiden,” ujar Gomar.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal (Ditjen) Otda Kemendagri Andi Bataralifu mengungkapkan, secara kewenangan penjabat kepala daerah tidak jauh berbeda dengan kepala daerah definitif. Karena itu, berbagai upaya inovasi dapat dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya masing masing.**
